Main
Registration
Login
Wednesday
13/12/2017
08:05:46
Welcome Guest | RSS
Litbang LAN Samarinda

Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 12

 Blog 
Main » 2009 » February » 15 » Kajian Pola Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan
Kajian Pola Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan
08:42:34
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta merupakan satu langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keterbatasan pemerintah daerah tidak hanya dalam pengertian keterbatasan dana, tetapi juga keterbatasan jumlah tenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman. Maka untuk menutupi keterbatasan itu dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka pemerintah daerah bisa melibatkan peran sector swasta. Berbagai varian model kemitraan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi 3 kelompok pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.
 
Penelitian ini mengambil sampel 7 kota di Kalimantan, yaitu Samarinda, Tarakan, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Pontianak, dan Singkawang. Di beberapa pemerintah kota yang dijadikan sampel penelitian ini, kecenderungan yang terjadi adalah kemitraan masih sebatas pada pelayanan barang dan pelayanan jasa. Belum ada kemitraan yang masuk pada ranah pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian aparat daerah masih beranggapan bahwa kemitraan dengan swasta adalah dalam pembangunan proyek fisik. Bahkan ada juga daerah/kota yang belum melakukan kemitraan dengan swasta dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah, yaitu Kota Singkawang. Pertimbangan awal dalam pengambilan sampel yang difokuskan pada kota ternyata dengan asumsi bahwa di kota lebih banyak pelaku usaha sehingga kemungkinan terjadi kemitraan lebih besar. Hal tersebut ternyata tidak terbukti di lapangan karena penerapan kemitraan tidak hanya banyak atau sedikitnya pelaku usaha swasta tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa factor lain seperti potensi di daerah yang bisa dimitrakan dan juga komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan sector swasta dalam pembangunan dan pelayanan public.

 

Kendala lain yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kemitraan di adanya persyaratan minimal 5 perusahaan dalam mekanisme tender bagi perusahaan yang akan mengikuti kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, seperti tercantum pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 serta terbatasnya prasarana/infrastruktur dasar di daerah, seperti jalan dan listrik, yang menjadikan pihak swasta enggan untuk melakukan investasi. Maka untuk mempermudah dan meningkatkan pelaku usaha di daerah diperlukan adanya revisi terhadap ketentuan yang mensyaratkan jumlah minimal 5 perusahaan dalam proses tender tersebut, yang tentunya juga memperhatikan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Juga diperlukan kebijakan yang memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha lokal dalam proses pelayanan public dan pembangunan daerah.

 

Kemitraan dengan swasta bisa membuka peluang munculnya inovasi dan alih teknologi di daerah dan ini bisa dijadikan referensi bagi daerah lain dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari praktek kemitraan adalah teratasinya sebagian kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat bahwa kemitraan selayaknya bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Manfaat lain adalah bahwa kemitraan bisa digunakan sebagai sarana partisipasi dan mengembangkan sektor swasta dalam pembangunan daerah, sebagai upaya pengembangan perekonomian daerah, berpeluang membuka peluang penyerapan tenaga kerja, sebagai media pembelajaran dan alih teknologi bagi daerah serta sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun dari 12 praktek kemitraan yang ada di beberapa kota di Kalimantan, ternyata masih minim inovasi, karena kemitraan yang dilakukan pada umumnya adalah proyek yang sudah biasa, dan sebenarnya bisa dilakukan tanpa adanya kemitraan. Kecuali satu kemitraan yang cukup inivatif adalah pembanguan bersih dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Pontianak. Proyek ini merupakan implementasi Protokol Kyoto dan memerlukan teknologi tinggi. Dalam proyek kemitraan ini, pengelolaan sampah kota dilakukan dengan memanfaatkan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah menjadi energi (waste to energy)  sehingga mengurangi pelepasan gas metan di udara yang merupakan gas penyebab rumah kaca.

 

Dari 12 praktek kemitraan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis pekerjaan yang dilakukan dalam proyek-proyek kemitraan di Kalimantan yaitu pembangunan, renovasi dan pengelolaan. Pekerjaan pembangunan dan renovasi yang dimitrakan dalam hal ini merupakan pengadaan atau perbaikan fasilitas publik. Sedangkan pengelolaan merupakan pelaksanaan atau operasionalisasi proyek yang dimitrakan. Secara umum pemerintah mengambil peran sebagai regulator, pemberi dukungan akses dan penyedia lahan dalam. Sedangkan pihak swasta sebagai investor dan operasionalisasi proyek. Namun pemerintah bisa juga ikut terlibat dalam operasional, seperti pada proyek pembangunan bersih dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak, pemerintah kota ikut terlibat dalam pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah. Dan peran swasta dalam operasionalisasi adalah pengelolaan lebih lanjut setelah sampah tersebut tiba di tempat pengolahan.

 

Dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan kemitraan maka disamping merevisi kebijakan tentang persyaratan minimal jumlah peserta tender, disarankan juga agar dilakukan beberapa hal, yaitu pertama bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta perlu dikembangkan tidak hanya dalam pelayanan barang dan jasa tetapi juga dalam pelayanan administratif, misalnya proses uji kendaraan bermotor. Kedua, perlu disusun standar kualitas pelayanan publik yang akan dimitrakan, terutama untuk pelayanan administratif. Ketiga, meningkatkan kemitraan yang juga melibatkan usaha kecil menengah agar lebih berkembang serta masyarakat, seperti pengelolaan ruang publik kota, kawasan pantai, dan sebagainya. Keempat, perlu diperjelas hak dan kewajiban masing-masing, termasuk juga profit sharing dan resiko yang mungkin timbul dalam setiap praktek kemitraan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan. Kelima, pemerintah harus bisa memilih mitra yang tepat, memiliki integritas, pengalaman dan track record yang baik. Keenam, pemerintah daerah perlu menyusun sebuah detail management design program kemitraan sebagai panduan yang mengatur tentang perencanaan, pengadaan, penganggaran, pengelolaan, kepemilikan, dan sebagainya. Ketujuh, menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha. Kedelapan, memperbaiki prasarana/infrastruktur dasar di daerah, seperti jalan, jembatan, listrik, dan sebagainya. Dan kesembilan, bahwa daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi potensi daerah yang berpeluang dimitrakan dengan swasta. Akhirnya, kemitraan yang pertimbangan awalnya merupakan upaya mencari solusi terhadap keterbatasan sumber daya pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik maka pemerintah perlu lebih aktif dan membuka diri untuk melibatkan swasta dalam proses pembangunan daerah.

Views: 3119 | Added by: litbanglansmd | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:

Login form

Calendar
«  February 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Search

Site friends

Statistics

Copyright MyCorp © 2017
Free website builderuCoz