Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan - 15 February 2009 - Blog - Litbang LAN Samarinda
Main
Registration
Login
Tuesday
21/10/2014
06:10:20
Welcome Guest | RSS
Litbang LAN Samarinda

Site menu

Tag Board
200

Our poll
Rate my site
Total of answers: 11

 Blog 
Main » 2009 » February » 15 » Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan
07:33:22

Berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagai penjabaran dari UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengisyaratkan setiap pimpinan instansi (termasuk pimpinan daerah) menetapkan pola Karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya berdasarkan pola dasar Karier Pegawai Negeri Sipil (Pasal 12). Namun, pola dasar Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan dalam Perpres tersebut, hingga kini belum diterbitkan sehingga kebanyakan pemerintah daerah belum memiliki dan menyusun pola Karier yang jelas sebagai arah perencanaan dan pengembangan Karier aparatur pemerintahnya.

 
Pola dasar Karier PNS yang diterbitkan nantinya sebenarnya merupakan pedoman dasar yang memuat metode penyusunan pola Karier dengan mengaitkan unsur pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat, golongan ruang, dan tingkat jabatan yang lebih bersifat administratif. Sedangkan pola Karier menggambarkan alur pengembangan Karier PNS, dimana lebih menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki seorang PNS sesuai dengan persyaratan jabatan. Dengan mengusung semangat otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dapat dengan kreatif dan inovatif menyusun pola Karier PNS dilingkungannya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pola Karier PNS ini selain dapat menjadi acuan bagi PNS dalam merencanakan jalur dan pengembangan Kariernya, juga dapat bermanfaat dalam mengoptimalkan kinerja organisasi karena antara syarat jabatan dengan PNS yang didudukkan telah bersesuaian.

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Pemerintah Daerah di Kalimantan belum memiliki pola Karier PNS yang jelas dan bisa dijadikan acuan bagi PNS yang bersangkutan maupun bagi organisasi. Meskipun demikian, khusus di Provinsi Kalimantan Barat telah terdapat pola umum pengembangan Karier PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. Pola umum pengembangan Karier dalam Keputusan Gubernur tersebut cukup baik dengan disertai alur Karier PNS dan telah mempersyaratkan kompetensi yang harus dipenuhi ketika akan menjabat suatu posisi. Namun, pengawalan dan komitmen terhadap pelaksanaan aturan tersebut belum optimal dilakukan.

 

Selain hal tersebut, juga peran Baperjakat dan Pejabat Pembina Kepegawaian yang cukup penting dan sentral dalam menentukan Karier PNS. Sehingga faktor-faktor non-teknis administratif seperti kuatnya intervensi pimpinan, ditambah dengan proses penempatan/ pengembangan Karier PNS yang tidak transparan, menjadikan PNS hanya dapat meraba Kariernya dimasa depan. Oleh karenanya, diperlukan pemisahan dan secara tegas mengatur peran antara jabatan birokrasi yang bersifat Karier dengan jabatan politis agar stabilitas jalannya pemerintahan tidak terganggu.

 

Dalam rangka menata pola Karier PNS, maka direkomendasikan untuk melakukan penyusunan rumpun jabatan yang bersesuaian, memiliki kesamaan, serta berkorelasi dalam fungsi dan tugasnya. Hal ini penting agar arah reposisi (promosi dan mutasi) PNS lebih jelas serta PNS sendiri dapat melakukan self assessment terhadap pengembangan Kariernya ke depan. Disamping itu, jalannya organisasi akan dapat lebih optimal dan efektif. Hal lain yang juga mendukung penataan pola Karier PNS adalah adanya pembatasan waktu minimal dan maksimal (disarankan 3-5 tahun) seorang pejabat menduduki suatu jabatan untuk kemudian dilakukan reposisi (promosi dan mutasi).

 

Mengatasi adanya Karier yang terbatas/ mentok di suatu daerah, maka penerapan model sistem Karier terbuka perlu dilakukan dan didukung oleh semua pemerintah daerah. Sehingga bagi PNS yang ingin mengembangkan Kariernya di daerah (kabupaten/ kota) atau provinsi atau bahkan ke pusat terbuka lebar, karena PNS selain kesatuan pelaksana tugas pemerintahan juga merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa. Dengan begitu, PNS tidak perlu lagi ragu akan terhentinya Karier pada suatu daerah dan jabatan tertentu saja, meskipun langkah ini perlu mempertimbangkan jumlah pegawai serta ketersediaan jabatan yang ada, kompetensi PNS yang bersangkutan, serta komitmen pemerintah daerah lain dalam mendukung pola open system ini.

 

Pola Karier PNS yang disusun berdasarkan perumpunan jabatan dan juga memuat alur Karier PNS beserta lamanya dalam suatu jabatan, merupakan langkah efektif dan efisien dalam memberikan jaminan perencanaan dan pengembangan Karier yang tidak hanya berguna bagi PNS yang bersangkutan tetapi juga berguna bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi serta kesuksesan jalannya pemerintahan secara keseluruhan.
  
Konsepsi Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah

 

Pembinaan terhadap SDM aparatur daerah adalah hal penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan, kinerja pelayanan kepada masyarakat (public servant), serta kinerja aparatur pemerintah itu sendiri dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan daerah. Penataan pola karier PNS adalah salah satu upaya yang dapat mewujudkan hal tersebut dengan disertai pengawalan penyelenggaraannya. Agar penerapan serta pelaksanaan penataan pola karier PNS didaerah berlangsung sesuai dengan track/ jalurnya, maka perlu dilakukan perubahan pada penentuan pejabat pembina kepegawaian yang sebaiknya dipegang oleh PNS yang menduduki jabatan karier tertinggi, bukan pada pejabat politis seperti yang terjadi sekarang, karena cenderung pejabat politis tersebut belum memahami kondisi kepegawaian serta aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah di daerah termasuk pada keberlangsungan karier PNS.
 

Langkah penataan pola karier PNS dimulai dengan melakukan grouping/ perumpunan jabatan yang memiliki keterkaitan serta korelasi yang cukup dekat dalam fungsi dan tugasnya. Perumpunan ini kemudian menginventarisir semua unit kerja secara makro yang mewadahi jabatan tersebut kedalam suatu rumpun sejenis. Hasil dari perumpunan ini dapat menggambarkan perencanaan karier yang berada dalam satu batasan atau satu alur. Manfaat rumpun jabatan ini diantaranya, dapat dengan mudah melakukan mekanisme reposisi PNS, serta menjadikan PNS memiliki pengetahuan yang cukup (ahli) dalam rumpun fungsi dan tugasnya sehingga kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan akan berkualitas. Adapun untuk melengkapkan perumpunan jabatan ini, informasi jabatan serta analisis uraian tugas dan fungsi secara integratif dibutuhkan untuk menemukan keterkaitan dan korelasi jabatan yang akan dirumpunkan. Berikut ditampilkan contoh model perumpunan jabatan yang ditampilkan secara makro atau luas dalam perwujudan instansi/ perangkat daerah yang pada dasarnya dapat mencerminkan perumpunan jabatan secara lebih detail.

 

Tabel 1. Model Rumpun Jabatan/ Unit Kerja Pada Pemerintah Daerah

 

Rumpun Fungsi dan Tugas

Instansi/ Perangkat Daerah Yang Dimungkinkan Untuk Dilakukan Perpindahan Jabatan

Rumpun SDM Aparatur

BKD

DIKLAT

ORTAL

Bagian SDM Aparatur

Fungsional Widyaiswara

Rumpun Kepemerintahan

Kelurahan

Kecamatan

Inspektorat

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan Desa

Rumpun Perekonomian

PERINDAG

Koperasi dan UMKM

Pasar

Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Penanaman Modal

Rumpun Pengembangan Daerah

BAPPEDA

BALITBANG

Fungsional Peneliti

Bagian Pembangunan

Asisten Ekonomi Pembangunan

Rumpun Kependudukan

Sosial

NAKERTRANS

DUKCAPIL

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan dan KB

Rumpun Agraria

Pertanian

Lingkungan Hidup

Perkebunan dan Kehutanan

Kelautan dan Perikanan

Ketahanan Pangan

 

Pola perumpunan jabatan/ unit kerja berdasarkan cakupan fungsi dan tugas seperti di atas, dapat diberlakukan untuk mulai dari tingkatan staff, jabatan fungsional, struktural Eselon IV, struktural Eselon III, hingga struktural Eselon II. Pada jabatan struktural kesemuanya akan bermuara pada jabatan Sekretaris Daerah selaku jabatan karier tertinggi di daerah. Namun, terkhusus pada level Eselon II perpindahan/ reposisi pada suatu jabatan dapat atau diperbolehkan tidak mengikuti pola serta rumpun jabatan yang telah disusun, dikarenakan pada level eselon II tersebut lebih diutamakan fungsi managerial skill yang berpegang pada conceptual skill dengan pemikiran yang generalis.

 

Terkait pola karier terbuka (terbatas dalam negara), dimana PNS dapat mengembangkan kariernya di daerah lain, maka Pola perumpunan jabatan ini sangat berguna dalam menempatkan PNS pindahan tersebut dalam suatu jabatan yang sesuai. Untuk itu, pola perumpunan jabatan ini juga perlu mendapat dukungan dengan daerah-daerah yang lain agar perpindahan PNS dari Kabupaten/ Kota ke Kabupaten/ Kota lain serta Kabupaten/ Kota ke Provinsi dapat berlangsung lancar dan sesuai jalurnya. Ketika hal ini bisa tercipta, maka tidak hanya masalah karier mentok disuatu daerah dapat diatasi, tetapi juga terwujudnya kualitas kinerja organisasi yang optimal dengan didukung SDM aparatur yang berkualitas dan profesional.

 

Berdasarkan model rumpun jabatan di atas, jika kita mengambil contoh rumpun SDM Aparatur, maka seorang PNS dalam suatu jabatan di BKD dapat direposisi atau dipindahkan (promosi atau mutasi) hanya pada lingkup rumpun SDM Aparatur saja dan tidak dapat meloncat keluar dari rumpun jabatan tersebut. Berarti dapat dijabarkan secara rinci alur karier PNS yang bersangkutan sebagai berikut :

1.      Dari BKD, PNS yang bersangkutan dapat direposisi secara intern dalam BKD sendiri. Apakah mengalami mutasi pada jabatan dibidang lain atau mengalami promosi/ kenaikan jabatan.

2.      Dari BKD, PNS yang bersangkutan dapat direposisi pada instansi lain yang serumpun seperti, unit kerja DIKLAT, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, atau Bagian Kepegawaian di Sekretariat Daerah. Reposisi ini dapat berupa, mutasi pada jabatan yang memiliki level eselon yang sama, atau mengalami promosi/ kenaikan jabatan yang tingkatan eselonnya lebih tinggi dari sebelumnya.

3.     Dari Jabatan Struktural di BKD tersebut, PNS yang bersangkutan dapat mengembangkan kariernya melalui jalur fungsional yang juga memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup dan cakupan tugasnya sebelumnya, dalam artian jabatan fungsional juga perlu dirumpunkan. Sebagai contoh, untuk rumpun SDM Aparatur jalur fungsionalnya yaitu analis kepegawaian atau widyaisawara.

 

Pelaksanaan pola karier PNS pada pemerintah daerah melalui perumpunan jabatan ini cukup efektif dalam memberikan informasi karier PNS ke depannya, serta PNS sudah dapat merencanakan kariernya ke depan setelah diangkat dalam suatu jabatan hingga purna tugas. Selain itu, gambaran kebutuhan perekrutan PNS baru juga dapat diperoleh dari rumpun jabatan ini. Dalam artian, guna meningkatan kualitas tugas dan pelaksanaan suatu fungsi pemerintahan misalnya, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kependudukan, atau pengelolaan sektor-sektor agraria yang potensial, maka patokan penyusunan formasi dapat didasarkan pada rumpun yang bersesuaian dengan kebutuhan daerah tersebut.

 

Perekrutan PNS baru yang saat ini menggunakan mekanisme formasi dapat disesuaikan dengan rumpun jabatan dimana formasi itu berada. Sehingga, berdasarkan formasi awal tersebut, jalur karier seorang PNS akan terus berada pada track atau jalur karier yang serumpun. Penjaluran atau perumpunan karier ini pada hakekatnya merupakan upaya memprofesionalkan PNS dalam penguasaan, pemahaman, dan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Untuk itu, upaya mempatenkan perumpunan jabatan ini ke dalam suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sangat penting dilakukan agar upaya-upaya penyimpangan terutama, ketika pergantian kekuasaan tidak terjadi.
 

Penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya adalah penempatan seseorang pada suatu jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang dan kapasitasnya, mekanisme reposisi yang tidak transparan/ tertutup dan mendadak, serta kuatnya pengaruh non-teknis seperti pengaruh pimpinan daerah terhadap karier seorang PNS. Beberapa permasalahan tersebut masih ditemukan dan terjadi di beberapa daerah yang dijadikan sampel. Oleh karenanya, dengan adanya perumpunan jabatan yang dipayungi kekuatan hukum yang mengikat serta didukung oleh komitmen pimpinan daerah dalam mengawalnya, maka PNS dapat dengan tenang melaksanakan tugasnya secara optimal dan tidak perlu cemas, bingung, serta ragu akan pengembangan kariernya ke depan. Berikut digambarkan simulasi perpindahan/ reposisi seorang PNS dalam suatu jabatan yang bersesuaian dengan rumpun jabatannya.

 

Views: 6356 | Added by: litbanglansmd | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 4
4 inspirits   (28/08/2013 04:28:15)
disini dikatakan, " khusus di Provinsi Kalimantan
Barat telah terdapat pola umum
pengembangan Karier PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat yang
ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur Kalimantan Barat", bagaimana dengan Kaltim sendiri??

3 agus budi mulyo   (29/11/2011 13:59:40)
seandainya promosi dan mutasi se ideal yang anda sampaikan tentu mendukung terhadap tujuan Clean goverment dan optimalisasi publik service tp seringkali di daerah yang mnjd pertimbangan sangat subtektif dan cenderung sarat kepentingan

2 ARDYAN WAHYUDI   (23/05/2011 06:11:03)
terima kasih mas, masukan yang sangat berharga. pola dasar karier memang sangat diperlukan akan tetapi pada pelaksanaannya harus ada komitmen dari para pengambil keputusan.

1 Imelda L.   (04/05/2010 09:34:08)
Terima kasih atas artikelnya. Sangat menarik dan semoga bermanfaat dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM para pelayan masyarakat (civil servants) di republik ini.

Name *:
Email:
Code *:

Login form

Calendar
«  February 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Search

Site friends

Statistics

Copyright MyCorp © 2014
Free site builder - uCoz